Pada zaman sebelum penjajah Jepang Mata Ie belum masuk dalam kategori sebuah pedesaaan, melainkan sebuah daerah/perkampungan yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kepala Keluarga (KK) yang didampingi oleh seorang ketua Seuneubok yang bernama Muhammad Ali Rayeuk. Sedangkan kedudukan nama pada masa itu adalah Ranto Panyang yang terletak diwilayah Gampong Arongan sekarang. Beberapa tahun kemudian , saat meletusnya perang Belanda,Jepang di Indonesia, Masyarakat Ranto Panyang mulai resah dan takut karena tentara Belanda sering melintas di jalan antara Arongan dan Krueng Tho, sebab sebelum adanya jalan dekat. Wilayah pesisir atau wilayah Pantai seperti yang kita ketahui sekarang yang disebut dengan jalan Banda Aceh - Meulaboh. Maka dalam keadaan yang tidak menentu mayarakat Ranto Panyang beserta dengan ketua Seuneubok bermusyawarah untuk pindah kedaerah lain dianggap aman dan bisa menetralkan jiwa masyarakat dari sepuluh kepala keluarga serta untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dan bakal terjadi terhadap kaum Perempuan dan anak-anak yang masih dibawah umur, setelah diadakan musyawarah mendadak maka mengambil sebuah keputusan seluruh masyarakat Seuneubok yang berada diwilayah Ranto Panyang supaya bersama-sama pindah/mengungsi keseberang sungai Masen yang sekarang disebut Gampong Babah Nipah, Karena dekat dengan sungai Masen, maka nama Gampong Seuneubok dan Ranto Panyang diubah menjadi Gampong Mata Ie yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Mahmud.

Pada tahun 1940 Mata Ie dilanda Bencana alam berupa banjir besar yang mengakibatkan seluruh daratan Mata Ie tenggelam , yang terlihat pada saat itu adalah sebuah sungai besar. Kemudian Masyarakat Gampong Mata Ie meminta sepetak tanah Pada Gampong Babah Nipah sebelah selatan dibawah perbukitan dan menetap disana hingga menjadi sebuah Gampong resmi yang dipimpin oleh seorang Geutjhik/Kepala Desa secara resmi yang bernama Geutjhik Mahmud.

Batas-batas Gampong Mata Ie saat itu adalah sebagai berikut:

-Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

-Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Kuala Bakong

-Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Babah Nipah/Jeumpheuk

-Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia

Seiring berjalannya waktu tiba pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 terjadi Bencana Dahsyat yang melanda Aceh Jaya pada khususnya dan Sebagian Provinsi Aceh pada umumnya, yaitu bencana Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami yang meluluh lantakkan sekitar 100% wilayah Pesisir pantai barat Aceh Jaya yang didalamnya termasuk Gampong Mata Ie. Akibat gelombang tsunami, seluruh daratan dan perumahan Gampong Mata Ie hancur total dan sebagian jiwa masyarakat ikut menjadi korban bencana tersebut. Satu bulan setelah Tsunami, semua masyarakat yang berdomisili di empat perkampungan sekitar Babah Nipah mengungsi ke Lamno dan sebagian ke Banda Aceh, yang tinggal dibawah tenda-tenda dan barak darurat hanya beberapa Kepala Keluarga saja yaitu :

-     Gampong Mata Ie 25 KK

-     Gampong Jeumpheuk 6 KK

-     Gampong Babah Nipah 5 KK

-     Gampong Cot Langsat 4 KK

Dari 25 KK yang berasal dari Gampong Mata Ie sebagian mengungsi ke Gampong Krueng Tho yaitu salah satu Gampong yang tidak terdampak langsung dengan bencana Gempa Bumi dan Tsunami dahsyat tersebut.

            Dalam keadaan belum stabil dari bencana alam tersebut, beberapa orang tokoh masyarakat baik yang tinggal diseputaran Gampong Jeumpheuk maupun ditempat pengungsian Gampong Kruang Tho, Sepakat untuk membuka lahan baru yang terletak sebelah timur Gampong Cot Langsat atau sebelah Barat Gampong Arongan yang merupakan tanah Umum (Tanah Negara) seluas 60 Ha, Berhubungan tanah tersebut tanah Rawa dan sering dilanda banjir diwaktu hujan turun dan hanya 5 Ha yang bisa dibangun perumahan sementara jumlah Kepala Keluarga semakin bertambah yaitu Kepala Keluarga yang pindah dari Gampong Lain, Maka oleh Geutjhik dan beberapa tokoh masyarakat Gampong Arongan sepakat menhibahkan sepatak tanah seluas 10 Ha. Di lahan seluas 10 Ha inilah perumahan untuk Masyarakat Gampong Mata Ie dibangun oleh CRC ( Canadian Red Cross) yang bekerja sama dengan Pemerintah dan BRR Aceh dan Nias, sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga pada saat itu yaitu 68 unit Rumah beserta fasilitas umum lainnya seperti Balai Serba Guna,Lapangan Volley,dan lainnya. Tanah milik Negara seluas 60 Ha sebagian dijadikan sebagi lahan perkebunan dan sebagian lagi dijadikan areal persawahan tanaman padi.